NPWP karyawan pada dasarnya dapat diartikan sebagai NPWP Pribadi yang wajib dimiliki oleh karyawan yang bekerja di sebuah perusahaan. Belakangan ini, perusahaan sudah mulai menyadari perihal pentingnya kepemilikan NPWP bagi para karyawannya. Tak hanya memiliki NPWP Badan, perusahaan bahkan mewajibkan kepemilikan NPWP pribadi. Keputusan perusahaan untuk mewajibkan kepemilikan NPWP bagi karyawan justru memberikan keuntungan bagi karyawan itu sendiri. Pasalnya, apabila karyawan perusahaan Anda tidak memiliki NPWP, maka tarif yang dikenakan untuk PPh 21 akan 20% lebih besar dari tarif normal. Sebagai salah satu berkas pelengkap pembuatan NPWP, pengelola SDM harus menyertakan surat rekomendasi untuk dilampirkan. Berikut lima poin penting perihal surat rekomendasi untuk NPWP karyawan yang wajib Anda ketahui.
-
Surat Keterangan Kerja
Salah satu tugas bagian personalia atau HR adalah membuat berbagai surat yang berkaitan dengan karyawan, termasuk surat keterangan kerja. Surat rekomendasi yang digunakan sebagai pelengkap pembuatan NPWP karyawan pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan surat keterangan kerja. Surat ini menunjukkan bahwa karyawan Anda benar-benar sudah bekerja atau sedang bekerja di perusahaan yang Anda kelola. Dengan kata lain, surat ini merupakan bukti autentik perihal status karyawan yang bekerja di perusahaan Anda.
-
Kejelasan Identitas Perusahaan
Kejelasan identitas perusahaan ditandai dengan keberadaan kop surat yang wajib ada ketika perusahaan Anda melakukan kegiatan surat-menyurat secara resmi. Tiap-tiap perusahaan tentu memiliki template kop surat yang selalu ada pada bagian atas surat. Terlebih apabila perusahaan Anda sudah mendaftarkan diri secara resmi dan memiliki NPWP Badan.
Kop surat selalu berisi berbagai keterangan resmi perihal identitas perusahaan. Adapun identitas yang dimaksud berupa nama perusahaan, alamat, serta nomor telepon maupun informasi kontak yang dapat dihubungi. Kop surat juga dilengkapi dengan logo perusahaan yang semakin mengukuhkan bahwa perusahaan tersebut benar-benar ada.
-
Pengesahan dari Pejabat Berwenang
Setiap perusahaan tentu memiliki pejabat berwenang yang bertugas memberikan arahan atau keputusan terkait kebijakan perusahaan. Nama dari pejabat perusahaan juga wajib dicantumkan dalam surat keterangan untuk pembuatan NPWP karyawan. Dengan kata lain, meski surat keterangan kerja ditulis oleh pihak HR, surat ini tetap wajib disahkan dengan identitas serta tanda tangan pejabat terkait. Adapun pejabat berwenang dalam hal ini dapat berupa direktur di perusahaan yang Anda kelola. Pastikan nama serta jabatan tersebut ditulis secara benar, termasuk identitas berupa gelar apabila memang dirasa perlu.
-
Identitas dan Alamat Karyawan
Sebagai pihak yang hendak membuat NPWP karyawan, penulisan identitas serta alamat karyawan tentu wajib untuk diperhatikan. Dalam pembuatan surat keterangan kerja, sesuaikan nama karyawan dengan nama yang digunakan untuk membuat NPWP pribadi. Sertakan juga alamat karyawan secara jelas. Perlu dicermati, alamat yang ditulis usai?? nama karyawan merupakan alamat tempat tinggal karyawan tersebut. Bukan lagi alamat perusahaan yang Anda kelola. Hal tersebut lantaran alamat perusahaan sudah tertera jelas pada kop surat.
-
Keterangan Waktu dan Tanggal
Penomoran surat rekomendasi pembuatan NPWP karyawan yang dikeluarkan oleh HR selalu menyertakan tahun pembuatan surat. Tanggal, bulan, serta tahun pembuatan surat juga tertera secara lengkap pada bagian akhir surat. Penulisan informasi semacam ini menunjukkan bahwa surat keterangan tersebut merupakan keterangan terkini sehingga tanggalnya tidak terlalu jauh dari tanggal pembuatan NPWP.
Selain tanggal pembuatan, dalam surat keterangan tersebut juga wajib menyertakan sejak kapan karyawan bekerja di perusahaan. Informasi ini juga penting sebagai bukti autentik bahwa si karyawan betul-betul masih bekerja di perusahaan Anda.
Itu tadi lima poin penting perihal surat rekomendasi pembuatan NPWP karyawan yang wajib dipahami oleh HR. Usai membuat surat rekomendasi tersebut, HR juga memiliki tugas untuk membuat berbagai macam laporan terkait karyawan perusahaan. Hal tersebut mengingat pajak merupakan salah satu komponen penting dalam perhitungan pajak karyawan. Saat ini sudah tersedia beragam software seperti Sleekr yang mampu mempermudah pekerjaan HR terkait perhitungan pajak karyawan. Software ini bahkan dapat digunakan untuk mengurusi perpajakan secara online. Dengan Sleekr, Anda dapat senantiasa mengawasi informasi keuangan maupun personalia karyawan perusahaan.